Demokrasi dan Sepak Bola

Tulisan ini ditulis pasca kegagalan Tim Indonesia melabuhkan piala AFF di Nusantara

 

Gegap gempita kejuaraan sepak bola akbar se-Asia Tenggara telah berakhir dengan beberapa catatan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia di bawah komandan lapangan Firman Utina dan arsitek strategi Alfred Riedl. Terlepas dari kekalahan agregat dari tim Harimau Melaka pada babak final yang mengakibatkan Piala AFF mendarat di Kuala Lumpur, ada segelintir hal menarik yang dapat kita teladani dari persepakbolaan di tanah air. Pelajaran tersebut terkait dalam konteks bernegara dan berdemokrasi di Indonesia sebagai penyeimbang dari politisasi sepak bola yang sekarang dikambinghitamkan sebagai penyebab kekalahan timnas di Stadion Sukan Bukit Djalil tempo hari.

Sebagai sebuah olah raga, sepak bola merupakan sebuah sistem yang berjalan dengan kontribusi banyak hal, mulai dari aktor seperti: pemain, pelatih, petugas medis, penonton, wasit, polisi organisasi yang menaungi manajemen tim; hingga sarana pendukung permainan dalam bentuk: bola, seragam tim, lapangan pertandingan, fasilitas kamera dan yang terpenting aturan permainan yang disepakati bersama. Layaknya sepak bola, negara juga merupakan sebuah sistem yang dijalankan dengan semangat dan nilai demokratis demi kepentingan semua aktor yang terlibat di dalamnya, terutama rakyat yang membentuk mayoritas populasi sebuah negara. Hanya saja sistem kenegaraan lebih kompleks dan massive bila dibandingkan dengan sepak bola. Akan tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan sistem demokrasi negara belajar dari analogi yang lahir dari kancah persepakbolaan.

Ada beberapa parameter yang dapat kita pelajari dari sepak bola untuk kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Pertama, adanya aturan yang disepakati, diketahui dan dipatuhi oleh aktor-aktor yang berkepentingan dalam sistem permainan sepak bola mulai dari pelatih, pemain, hingga penonton yang menyaksikan pertandingan baik secara langsung maupun melalui media teknologi. Berjalan atau tidaknya aturan ini secara tegas tergambar dari fungsi yang dijalankan oleh wasit dan hakim garis pertandingan yang diberi kewenangan untuk menginterpretasikan konflik yang terjadi di lapangan dan, kemudian, mengaplikasikan aturan yang sesuai untuk setiap pelanggaran. Dalam kehidupan bernegara, dimensi aturan dalam sepak bola lebih kita kenal sebagai Konstitusi dan perangkat pelengkapnya yang bernama Undang-Undang. Sayangnya, keberadaan dan hakikat fungsinya begitu kompleks untuk diketahui dan dipahami secara menyeluruh oleh semua aktor dalam kehidupan negara yang disebabkan oleh berbedanya level dan latar belakang pendidikan warga negara. Aktor pendukung berjalannya sistem konstitusi negara Indonesia, dalam hal ini Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK tampaknya belum dapat berkoordinasi bersama sebagaimana yang dicontohkan wasit dan hakim garis untuk menegakkan aturan dan mengatasi permasalahan yang timbul di ranah hukum guna memastikan berjalannya peraturan perundang-undangan tadi.

Dimensi kedua adalah aktor terdepan dalam permainan persepakbolaan yakni pemain dan pelatih yang mengedepankan prinsip meritokrasi (kapabilitas) dan koordinasi dalam menjalankan fungsinya mempersembahkan kemenangan bagi tim dan pendukung setianya. Dalam kacamata negara, mereka adalah pemerintahan yang turut membuat dan menjalankan kebijakan untuk pencapaian tujuan negara seperti memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip meritokrasi disini diartikan sebagai aspek kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menempati posisi ‘pemain’ politik dalam ‘persepakbolaan’ negara. Prosedural demokrasi (pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah) yang dijalankan dengan meriah di seluruh pelosok negeri berfungsi untuk menjustifikasi meritokrasi tadi. Sedangkan pola koordinasi berindikasi pada sinergisitas dan berfungsinya sistem pemerintahan antar unit-unit departemen dan kelembagaan yang ada untuk mencapai tujuan negara. Bila terdapat suatu masalah dalam pelaksanaan kebijakan ‘strategi’ permainan, sang pelatih akan secara proaktif bereaksi pada unit yang membuat kesalahan baik dengan menunjukkan wajah ‘kusam’ hingga ‘menarik’ pemain ke bangku cadangan untuk digantikan oleh pemain yang dianggap bisa menerjemahkan dan menjalankan strategi yang lebih baik. Koordinasi antara lini belakang, ke pemain gelandang, hingga penyerang bak hubungan koordinasi pusat dengan daerah, dan, dapat diartikan pula, dengan aktor pelaksana kebijakan luar negeri. Bila pemain bermain di ‘lapangan sendiri’, koordinasi pemerintah daerah dengan pusat harus berjalan dengan baik agar tidak ‘kebobolan’. Dan jika strategi ‘menyerang’ diterapkan di ‘daerah permainan lawan’, pemerintah pusat harus dapat menyokong fungsi yang dijalankan para diplomat-nya di luar forum internasional.

Dimensi ketiga adalah penonton dan komentator pertandingan yang turut menyaksikan langsung jalannya pertandingan dengan disertai pujian, teriakan, dan ungkapan kekecewaan terhadap pemain di lapangan yang terkadang bisa mendengarkan, tetapi pada umumnya tidak. Dalam kehidupan bernegara, penonton dan komentator-nya adalah rakyat, organisasi kemasyarakatan, dan para akademisi. Untuk alasan fokus jalannya strategi kebijakan, rakyat sering membiarkan para ‘pemain’ dan ‘pelatih’ menjalankan taktik bermain mereka. Dan, seringkali yang diberikan adalah ‘nyanyian’ dukungan terhadap pemerintah setelah. Tetapi, sepak bola juga mengenal adanya evaluasi permainan yang dilakukan sebanyak dua kali. Periode evaluasi ini memungkinkan suara rakyat yang tadinya tidak terdengar menjadi lebih jelas dan dapat dipertimbangkan oleh sang pelatih atau pun pemain. Bagi rakyat, sudah dapat dipahami bahwa suara yang akan dapat terdengar oleh pemerintahan mereka adalah kesatuan suara mayoritas, yang juga mengakui hak minoritas dan suara mereka tidak akan dipertimbangkan apabila mereka tidak berpartisipasi aktif di dalamnya. Penonton yang dianalogikan sebagai rakyat menjalankan fungsi partisipasi dan juga fungsi evaluasi bagi ‘pemain’ dan ‘wasit’ pertandingan karena dapat menyaksikan langsung performa mereka melalui bantuan ‘media’. Sepak bola dalam dimensi ini juga mengajarkan pentingnya transparansi kebijakan dan performa pemerintahan sehingga rakyat dapat terus meneriakkan dukungan bagi pemerintahannya. Bila rakyat puas dengan kinerja dan performa pemerintahannya, ‘kaos timnas’ pun akan menjadi atribut kebanggan rakyat Indonesia.

Berkaca dari tiga dimensi dari sepak bola dan memahaminya dalam konteks negara sebagai sebuah sistem, dapat kita ambil beberapa kesimpulan diantaranya: dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik (tidak hanya dalam pemungutan suara) yang didukung oleh transparansi politik pemerintahan dan tegak serta ditegakkannya peraturan perundang-undangan, hasil ‘pertandingan’ (baca: pemilu/ pemilukada/ performa pemerintah) akan dapat diterima rakyat dengan besar hati. Dan, bukan tidak mungkin, dengan meneladani sepak bola, satu demi satu persoalan kompleks nan akut yang menimpa bangsa ini dapat terurai dan terselesaikan secara bertahap.

Paling tidak ajang kejuaraan Piala AFF telah membuktikan bahwa kedewasaan rakyat dalam ‘sepak bola’ (baca: politik) dan transparansi serta sportivitas para pemain dapat meredam friksi bilateral yang terjadi di ranah politik antara Indonesia dan Malaysia.

Atau memang, sebenarnya, sedikit sportivitas dan transparansi-lah yang dibutuhkan ranah politik dan politisi negara ini untuk dapat berfungsi sebagaimana diharapkan para konstituen mereka yang hanya bisa melihat dari jauh aksi pemerintah mereka. (HPY)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s